Jayapura ~ Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M., menghadiri Rapat Evaluasi dan Addendum Kontrak Konstruksi Cetak Sawah Rakyat Tahun 2026 di Ballroom Hotel Swiss Bell Jayapura, Sabtu (5/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan para pelaksana dalam mempercepat program cetak sawah guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di Papua.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto, S.I.P., menjelaskan, kehadiran Pangdam dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan Kodam XVII/Cenderawasih terhadap program strategis pemerintah, khususnya upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi lahan pertanian.
Menurut Kapendam, program cetak sawah tidak hanya berorientasi pada pencapaian luas lahan, tetapi juga harus memastikan lahan yang dikerjakan layak, konstruksi berkualitas, dukungan irigasi tersedia, serta masyarakat dan kelompok tani siap mengelolanya secara berkelanjutan.
“Pangdam XVII/Cenderawasih memberikan perhatian terhadap program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Karena itu, sinergi seluruh pihak menjadi penting agar pelaksanaan cetak sawah di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kolonel Inf Tri Purwanto.
Rapat yang mengusung tema “Cetak Sawah Wujudkan Kedaulatan Pangan Untuk Indonesia Sejahtera” tersebut membahas evaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan sekaligus penyesuaian aspek administrasi dan teknis melalui addendum kontrak. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi faktual dan karakteristik geografis Papua.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Papua memiliki target perluasan sawah terbesar secara nasional, yakni sekitar 61.000 hektare. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan alat berat, tenaga kerja, kondisi medan, biaya operasional, serta aspek administrasi dan status lahan.
Kapendam menambahkan, keterlibatan TNI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membantu menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan program di lapangan, termasuk membangun komunikasi dengan masyarakat serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Pelaksanaan program harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, komunikasi dengan masyarakat, serta data yang akurat. Dengan sinergi yang kuat, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat segera diatasi,” jelasnya.
Rapat juga membahas evaluasi terhadap para penyedia jasa konstruksi. Setiap pelaksana dituntut memenuhi kewajiban sesuai kontrak, sementara addendum dilakukan berdasarkan kondisi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar untuk memperpanjang waktu atau mengubah volume pekerjaan tanpa dasar teknis.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian RI Dr. Ir. Hermanto, M.P., Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, S.Sos., Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., serta sejumlah pejabat TNI, pemerintah daerah, instansi teknis, dan para kontraktor pelaksana pembangunan cetak sawah di wilayah Papua.
Kapendam menegaskan, Kodam XVII/Cenderawasih akan terus mendukung sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Papua.
Melalui evaluasi dan penyesuaian kontrak yang dilakukan secara terukur, program cetak sawah diharapkan dapat dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, akuntabilitas anggaran, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Komentar